Potret Kecil Pendidikan dalam 2 Tahun Pemerintah Prabowo

Avatar Kayla Febriani Putri
Sumber foto: UNICEF

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan penting setiap manusia setelah pangan yang tercukupi. Pendidikan bagaikan pintu besar yang menjadi gerbang kita terhadap samudera ilmu dan pengetahuan untu membangun peradaban dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang baik dan terdidik. Seperti yang sudah diketahui orang, pendidikan bisa kita dapatkan melalui sekolah secara formal. Walaupun sebenarnya ilmu tidak selalu harus kita dapatkan lewat mekanisme pendidikan formal. Ada banyak ilmu yang bisa kita dapatkan diluar pendidikan formal itu sendiri. 

Jika kita lakukan kilas balik sejenak, tanpa kita sadari, sejak kecil kita sudah mendapatkan pendidikan dari orang-orang terdekat kita. Dulu, orang tua sering memberi nasehat agar kita tahu mana yang baik dan tidak boleh dilakukan. Misalnya kita diajarkan bahwa untuk makan harus menggunakan tangan kanan, mengajarkan adab dan sopan terhadap orang yang lebih tua, bahkan langkah kaki pertamapun kita pelajari dari mereka. Memori dan kebiasaan-kebiasaan kecil seperti itulah yang membentuk karakter dan pribadi kita hari ini.  

Tetapi yang menjadi fokus kita sekarang itu adalah pendidikan formal yang harus didapatkan oleh setiap anak bangsa dari tingkat yang paling elementer (sekolah dasar) sampai jenjang ke perguruan tinggi. Bagaimana keadaan perkembangan pendidikan kita sekarang? Tentunya masih menyimpan masalah dan pekerjaan rumah yang besar untuk sama-sama memperbaikinya, belum lagi kalau kita mendengar berbagai pemberitaan tentang polemik “ijazahnya” Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sedang ramai dibicarakan, tentunya semakin kompleks saja permasalahan pendidikan ini. Tetapi apapun itu yang terjadi, kita harus tetap memegang rasa optimisme sebagaimana yang menjadi harapan semua rakyat.      

Di Indonesia tentunya kita pelajari bahwa hak pendidikan setiap rakyat telah diatur dalam Pasal 31 UUD 1945: Menegaskan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan negara wajib membiayai pendidikan dasar.” Hal ini, menunjukkan bahwa negara wajib untuk memenuhi hak pendidikan rakyatnya. Setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dan menjadi manusia yang terdidik. Bahkan, dahulu salah satu faktor merdekanya Indonesia adalah dengan adanya orang-orang yang terdidik seperti para pendiri bangsa, yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tetapi juga mendidik manusia-manusianya agar tidak mudah dibodohi. 

Seiring berjalannya waktu, tentu pendidikan di Indonesia pun semakin berkembang. Namun, berbagai tantangan perlahan muncul. Dari mulai ketidakmerataan akses pendidikan, masalah biaya pendidikan, tunjangan guru, beasiswa, dan masalah lainnya. Saat pemerintahan Prabowo-Gibran menginjak genap 2 tahun pada  20 Oktober 2026 ini, kami dari (Pers Pelajar Delapena) mengadakan survei kecil dengan menyebarkan angket ke sejumlah pelajar dan mahasiswa untuk mengetahui bagaimana permasalahan yang terkait dengan bidang pendidikan ini dirasakan oleh mereka. Kami telah mengumpulkan data sampel dari angket yang  sudah disebarluaskan ke Mahasiswa, dan Pelajar. Bagaimana pemerintah merespon kritik yang diaspirasikan masyarakat, program mereka, dan solusi apa yang mereka tawarkan untuk mengatasinya?  

Pada pemerintahan Prabowo-Gibran, terjadi  banyak pro kontra terhadap program-program yang dibentuknya, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat. ”Mengingat luasnya cakupan yang menjadi target program MBG, termasuk di dalamnya penetapan dan penerapan standar mutu layanan penyediaan dan pembagian makanan bergizi, sudah semestinya pembiayaan program dimaksud ditentukan secara tersendiri atau secara khusus di luar anggaran pendidikan yang telah diprioritaskan untuk operasional penyelenggaraan pendidikan,” ucap Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dalam artikel “Anggaran MBG Harus Dipisahkan dari Anggaran Pendidikan” yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada Kamis, 30 Juli 2026. 

Hal itu banyak berdampak pada sektor lainnya, seperti tunjangan guru yang relatif kecil , beasiswa dan bantuan pendidikan yang sulit didapat, serta akses pendidikan yang masih belum merata terutama di daerah-daerah pelosok. Bahkan, belakangan ramai juga memperbincangkan terkait banyaknya masalah kecurangan dalam pendaftaran ke sekolah negeri (SD, SMP, SMA), serta akses beasiswa ke perguruan tinggi seperti KIPK yang tidak merata, menjadi lebih sulit untuk didapat, dan perlu di evaluasi kembali. 

Berdasarkan sample data dari hasil angket yang kami sebarkan secara acak (random) kepada 48 responden pelajar dan mahasiswa berikut persentase kepuasan pelajar dan mahasiswa terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia: 

Untuk pertanyaan apakah akses terhadap pendidikan itu sudah merata dan dirasakan oleh semua lapisanmasyarakat, ternyata hanya 4,2% yang menjawab sudah, 20,8% menjawab cukup merata, sedangkan 75% menyatakan bahwa akses terhadap pendidikan itu belum merata dirasakan. Sedangkan untuk tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran ini khususnya dibidang pendidikan sebanyak 79,2% menyatakan tidak puas, 18,8% menyatakan cukup puas, dan hanya 2,1% yang menyatakan puas.

Ketika pemerintah menanggapi kritik di media sosial maupun secara langsung, 75% masyarakat berpendapat pemerintah belum baik dalam menanggapi hal tersebut. Sedangkan 18,8% merasa cukup dan 6,3% merasa tanggapan pemerintah sudah baik. Sekarang kita masuk ke dalam bantuan-bantuan pendidikan seperti program Indonesia pintar/PIP, KIP, KIPK, beasiswa dan yang lainnya. 2,1% responden kami menyatakan bahwa bantuan pemerintah sudah merata dan dirasakan oleh masyarakat. 27,1% cukup merata, dan 70,8% lainnya menyatakan bahwa bantuan pendidikan belum tersalurkan secara merata. 

Adapun untuk program unggulan pemerintah yakni MBG (Makan Bergizi Gratis) yang dibentuk pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya di sekolah. Sejumlah 10,4% responden menyatakan sudah puas, 45,8% cukup puas, dan 43.8% lainnya menyatakan ketidakpuasannya terhadap MBG. Lantas, apakah keberadaan program MBG mengganggu waktu belajar di sekolah? 6,3% responden kami menyatakan Iya, 35,4% menyatakan cukup mengganggu, dan 58,3% lainnya menyatakan program MBG tidak mengganggu keberlangsungan kegiatan belajar di sekolah. 

Terkait dengan segala program yang sedang berjalan saat ini, apakah mereka dapat mengatasi dan memberikan solusi atas berbagai permasalahan pendidikan yang ada? 4,2% menyatakan iya, 31,3% menyatakan cukup teratasi, dan 64,6% lainnya menyatakan bahwa program-program yang sedang berjalan saat ini tidak mengatasi permasalahan pendidikan yang ada. Lalu, setujukah jikalau sebagian anggaran untuk pendidikan dialihkan untuk kepentingan program MBG? 4,2% responden kami berkata setuju, 8,3% menyatakan cukup setuju, dan 87,5% lainnya menyatakan ketidaksetujuannya jika anggaran pendidikan dialihkan kepada MBG. 

Belakangan ini, Indonesia memiliki sebuah impian untuk melahirkan generasi emas di tahun 2045 tepat saat indonesia menginjak umur 100 tahun. Lantas, dengan kualitas pendidikan yang bagus, dapatkah kita melahirkan generasi emas 2045 itu? 81,3% responden kami setuju, 8,3% berkata cukup setuju, dan 10,4% lainnya menyatakan tidak setuju. Saat ini, ada salah satu program baru yang diluncurkan oleh Prabowo-Gibran terhadap pendidikan di Indonesia. Pemerintah membangun sekolah rakyat. Namun, apakah sekolah rakyat dapat membantu meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh kalangan? Menurut responden kami, 43,8% dari mereka menyatakan setuju, 45,8% cukup setuju, dan 10,4% lainnya menyatakan tidak setuju. 

Hasil survey melalui angket yang kami sebarkan itu disajikan dengan jujur sesuai dengan data yang telah kami kumpulkan di lapangan dari para pelajar dan mahasiswa di Bandung. Tentu itu tidak mencerminkan pandangan rakyat secara keseluruhan, tetapi hasil angket itu menjadi gambaran atau potret kecil pendidikan kita.     

Pada akhirnya, tentu kita berharap kedepannya agar pendidikan di Indonesia semakin berkembang dengan baik, dan masalah yang ada dapat ditangani sebagaimana mestinya. Pengajar, pelajar, dan mahasiswa harus mendapatkan haknya secara penuh. Semoga, pendidikan dapat terus dijadikan prioritas yang utama oleh negara kita.  Pendidikan yang berkualitas, akan melahirkan rakyat terpelajar dan generasi masa depan yang cerah untuk mewujudkan negara yang lebih baik lagi. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *