Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan sejak Januari 2025 pada awal berlangsungnya pemerintahan Rezim Prabowo hingga Januari kemarin setidaknya sudah ada 21.102 unit dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah. Dalam situs website Badan Gizi Nasional (BGN) keberadaan SPPG itu telah menelan anggaran fantastis triliunan rupiah, dan itu kalau dikonversi ke beasiswa perguruan tinggi bisa bermanfaat selama puluhan tahun. Pelaksanaan MBG sendiri telah melenceng dari tujuan awal yang sering dikampanyekan yaitu untuk menekan tingginya angka stunting di masyarakat, tetapi sekarang digeneralisir menjadi makan siang untuk pelajar meskipun sudah melebihi batas usia untuk pencegahannya

Pemerintahan saat ini tidak menginginkan untuk memberdayakan yang sudah ada dan cenderung membuat suatu yang baru meskipun dengan penggunaan anggaran yang besar. Misalnya pembangunan “Sekolah Rakyat” sebagai instansi pendidikan yang diharapkan sebagai prototipe ideal, seharusnya pemerintah memperbaiki sekolah-sekolah yang ada sebelumnya untuk lebih berkualitas dalam sarana dan prasarananya.

Begitupun dengan MBG yang begitu diprioritaskan sehingga menyisihkan aspek lainnya. Padahal, pencegahan stunting sendiri bisa diatasi dengan adanya pemberdayaan pendidikan masyarakat terutama perempuan dalam menjalani kehamilan dan memperhatikan gizi makanan balita selama pertumbuhan. Dalam pandangan saya hingga saat ini MBG masih belum membantu dalam pembangunan nasional maupun peningkatan Sumber Daya Manusia. Tetapi, dampak buruknya sendiri masih sering terjadi dikalangan masyarakat sehingga perlu ada evaluasi total dari program ini, dari mulai tingkat kebijakan, anggaran yang harus transparan, pelaksanaan dilapangan hingga menu makanan yang harus memenuhi standar sehat dan gizinya. Tidak jarang terjadi food waste karena ketidaksesuaian selera penerima dan rendahnya kualitas makanan & minuman yang dikonsumsi karena tidak memenuhi standar gizi dari program ini. Bahkan kini banyak ditemukan minuman susu yang seharusnya diperuntukkan MBG menjadi barang yang diperjualbelikan sebagai keuntungan pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab.

MBG itu bersifat unnecessary dan temporary karena merupakan program politik yang diusung Prabowo-Gibran pada pemilu yang lalu, sehingga maksud dan tujuan untuk membantu anak-anaknya juga sementara, karena ketika anak sudah lulus dari sekolahnya tentu MBG juga berhenti. Sedangkan yang dibutuhkan dalam mengurangi angka kemiskinan struktural itu solusinya bukan MBG, melainkan peran pendidikan yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Pendidikan adalah satu satunya jalan keluar dari kemiskinan struktural secara permanen, mereka akan hidup dengan tangannya sendiri dan merdeka menentukan arah dan tujuannya.

Belum lagi kalau berbicara upah bagi tenaga kerja program MBG ini yang relatif cukup tinggi jika dibandingkan dengan tenaga pendidik honorer di sekolah-sekolah. Padahal instrumen tenaga pendidik ataupun kependidikan usaha dan manfaatnya bagi pembangunan nasional jauh lebih bernilai, karena untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas haruslah dimulai dari pendidikan, dan keberadaan guru hendaknya menjadi prioritas. Maka ini menjadi penting untuk dikemukakan menjadi pertanyaan bersama bahwa kesejahteraan guru dan tenaga pendidik lainnya masih di bawah standar sejahtera.

Banyak pelajar yang masih belum memahami ini — dan termasuk saya juga yang masih belum benar-benar mengerti — bahwa program MBG telah memotong banyak anggaran yang seharusya dialokasikan untuk bidang lain yang lebih diperlukan masyarakat termasuk kesehatan dan pendidikan. Mungkin ini juga alasan mengapa kalangan anak muda tertarik dengan program Makan Bergizi Gratis tanpa mengetahui tujuan, dampak dan prosesnya.

Dengan adanya berbagai kekhawatiran ini, slogan untuk Indonesia Emas tidak lagi menggema seperti dulu. Sebagian generasi saat ini memilih informasi instan yang disajikan tanpa mengetahui bagaimana dokumentasi aslinya. Permasalahan ini pula berkaitan dengan peran pendidikan. Maka saat ini peran pendidikan lebih berpengaruh kepada segala arah dibandingkan program MBG, bahkan hasil dari pelaksanaannya pun masih di bawah standar kalau dibandingkan makan siang pelajarnya di Jepang ataupun Korea Selatan.

Pemberhentian sementara untuk evaluasi keberlanjutan program MBG memang diperlukan untuk melihat kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang menjadi prioritas, misalnya pembangunan kembali infrastruktur di Aceh dan Sumatera Utara yang masih belum terselesaikan hingga sekarang. Perubahan sekecil apapun akan terlihat karena MBG telah mempengaruhi kondisi ekonomi dan sosial di Indonesia, terlebih dengan kondisi politik dunia yang semakin tegang agar tajam dalam memperhatikan krisis energi dan daya beli masyarakat yang terus merosot. Potret MBG saat ini harus terus di evaluasi secara kritis.