Sejak Rabu pagi (30/9/2026) di Jl. Ciumbuleuit tak jauh dari Rumah Sakit Salamun terjadi pembongkaran kios-kios pedagang kaki lima yang dianggap menjadi penghalang dari bagian wilayah kumuh menurut pemerintah, sehingga perlu ada jalan untuk memperbaiki dan menatanya. Meskipun sebelumnya terdapat penolakan dan perlawanan dari warga sekitar sampai pihak aparat kepolisian turut serta mengawasi jalannya pembongkaran agar berjalan lancar dan damai.

Kendaraan roda empat atau kendaraan berat lainnya yang menuju wilayah pembongkaran segera diatur untuk memutar jalur, hanya kendaraan roda dua dan pejalan kaki yang diperbolehkan untuk melewati jalur tersebut. Pembongkaran ini masih berlanjut hingga sore meskipun sempat terhalang oleh hujan yang cukup deras. Salah satu yang paling terdampak adalah pemilik dari kios-kios itu sendiri

“Katanya mau dibenahi supaya tidak kumuh, jadi, semuanya dibongkar dulu. Katanya program dari pemerintah,”. Ujar Pak Aep, salah seorang pemilik kios yang ikut di gusur.

Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya pemerintah sudah memberi peringatan kepada warga terkait adanya pembongkaran ini, dari surat pertama hingga surat ketiga yang dilayangkan. Hingga detik ini, belum ada kompensasi atau ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah kepada warga. “Nggak ada, bongkar-bongkar aja, ga ada uang pengganti, makanya semuanya juga pada mengeluh, sempat ramai juga di sini ada protes juga. Untuk tindakan ini saya setuju ga setuju, buat ga setujunya ini sih kan tempat usaha, kalau dibilang misalkan ga setuju nanti yang lain juga kena. Kita mah gimana baiknya aja lah,” katanya

Meskipun program pemerintah yang dijalankan saat ini memiliki banyak pandangan positif dari masyarakat yang menginginkan perubahan tata pembangunan kota yang lebih bersih, tetapi di lapangan tempat terjadinya kejadian sendiri, permasalahan menjadi semakin kompleks dan warga yang terdampak lebih mengkhawatirkan bagaimana cara bertahan hidup ke depannya tanpa usaha yang sebelumnya menopang kehidupan keluarga mereka.

“Harapannya kalau misalkan ini dibangun lagi ya Alhamdulillah. Kalau nggak ya saya darimana lagi usahanya. Misalkan saya cari keuntungan dari sini buat kehidupan anak bersekolah. Sekarang dibongkar ini darimana? Nggak ada uang pengganti,” ungkap Pak Aep

Keefektifan program ini masih menjadi pertanyaan karena masih merugikan banyak pihak. Seharusnya pemerintah memprioritaskan menciptakan lapangan pekerjaan. Hingga saat ini usaha UMKM semakin marak ditemukan di pinggir-pinggir jalan sebagai bukti bahwa pemerintah masih belum bisa menangani dan menyerap tenaga kerja yang melambung tinggi. Mendirikan UMKM bukan lagi menjadi pilihan, tetapi merupakan keterpaksaan yang diambil masyarakat untuk menghasilkan pendapatan.

Pada akhirnya, tindakan pembongkaran kios pedagang kecil ini hanya menjadi alternatif jangka pendek dalam upaya memperbaiki kondisi lingkungan perumahan masyarakat. Melainkan, pemerintah perlu bertindak lebih dalam memperbaiki hal-hal yang menjadi faktor mengapa masyarakat membuat kios-kios dii pinggir jalan yang mengganggu ‘estetika’ lingkungan dan sebagiannya menghalangi trotoar pejalan kaki. jangan sampai maksud untuk memperbaiki dan menata kota malah menjadi menguasai ruang-ruang masyarakat mengais rezeki tanpa ada solusi yang konkret.