Pemerintahan Prabowo-Gibran sudah berjalan mulai dari 20 Oktober 2024 hingga 2029 menggantikan Presiden sebelumnya, yaitu Joko Widodo yang lengser setelah memimpin selama 2 periode atau 10 tahun lamanya (2014-2024). Pasangan calon yang identik dengan konsep keberlanjutan ini sudah memimpin Indonesia selama 1 tahun hingga saat ini, apa saja yang terjadi dan dampaknya bagi masyarakat Indonesia? pertanyaan itu tentu akan menuai  pandangan dan pendapat yang beragam. Tetapi dalam iklim demokratis menjadi sah, bahkan untuk kritik sekalipun. Dalam menilai setahun pemerintahan Prabowo Gibran ini, setidaknya saya mencatat beberapa poin :    

1. Kabinet Merah Putih

Setelah dipilihnya para menteri, wakil menteridan staff untuk kabinet merah putih yang jumlahnya cukup besar bila dibanding dengan kabinet sebelumnya. Kabinet yang “gemuk” itu banyak menuai kontroversi karena dianggap tidak efektif dan pemborosan anggaran. Setidaknya sebanyak 48 menteri, 10 pejabat setingkat menteri, dan 57 wakil menteri dalam situs website Wapres.go.id, terlebih banyaknya pejabat yang mengisi tidak sesuai dengan bidangnya sendiri, menjadi sebuah pertanyaan, apakah terpilih hanya karena dari fraksi yang sama? atau mungkin karena peninggalan menteri-menteri sebelumnya karena berkelanjutan?

Tetapi apapun alasannya, pejabat yang incompetence dalam menjalankan tugasnya akan sangat berdampak bagi masyarakat. Legislatif yang seharusnya mewakili rakyat seolah tidak pernah ada. Rapat rapat dengan venues megah seharga miliyaran menghasilkan teori penawaran solusi yang sama sekali tidak bekerja sebagaimana di lapangan membuat kebijakan seringkali tanpa melibatkan masyarakat itu sendiri, yang awalnya untuk menyelesaikan masalah justru menjadi menyusahkan masyarakat itu sendiri

2. Pendekatan yang Militeristik

Berbagai bidang terkadang diisi dengan orang orang militer yang berada diluar ranahnya. RUU TNI yang sempat ramai diperbincangkan masyarakat dan berlangsungnya aksi yang ricuh karena takut kembalinya dwifungsi TNI seperti Orde Baru Soeharto mewarnai bulan Maret 2025 kemarin. Bahkan hingga saat ini proses pembelajaran melibatkan militer masih diterapkan pada sekolah-sekolah yang membuat siswanya harus memiliki kedisiplinan sebagaimana tentara. Dalam buku ‘Menggugat Pendidikan Indonesia’ oleh Moh. Yamin mengatakan, “institusi militer memang sangat disiplin, tetapi disiplin yang kaku, selalu harus pada atasan, sedangkan prinsip dasar pendidikan, pada umumnya adalah memberikan kemerdekaan (otonomi) melalui pendewasaan kepada setiap individu untuk mengambil keputusan”

Dampaknya bagi masyarakat sudah jelas, selain kehilangan banyak lapangan pekerjaan karena sebagian besar sudah dikuasai militer, kekuasaan yang lebih banyak dijabat kalangan militer tentu akan memperlemah peranan masyarakat sipil

3. Sikap Aparat kepada demonstran

Tindakan represif yang dilakukan aparat akhir akhir ini kepada demonstran cukup semena mena dikarenakan memiliki persenjataan dan kekuasaan lebih ditangani mereka, melupakan bahwa demokrasi adalah kedaulatan Rakyat. Terlebih, Sikap penyitaan buku yang menjadi perhatian publik, apakah pemerintah kembali mengarah ke otoriter? Bagi masyarakat sudahjelas, kemungkinan perampasan kebebasan dan pengetahuan sangat besar.

4. Two State Solution

Pidato Prabowo baru baru ini dalam sidang PBB mengenai genosida yang terjadi di Palestine membawa nama Indonesia untuk mendukung adanya solusi dua negara untuk menyelesaikan permasalahan, ia mengakui Palestina dan juga menjamin keamanan bagi Israel. Sikapnya sama sekali tidak mencerminkan masa lalu Indonesia yang juga pernah dijajah oleh bangsa Barat, perampasan tanah harus kembali kepada tuannya

Two state solution tidak menjamin akan adanya kedamaian dua belah pihak dan akan berpotensi melakuman kekerasan lanjutan meskipun diawasi organisasi dunia jika kita melihat berbagai tindakan brutal pembunuhan dan penyitaan IDF terhadap sipil Palestine. Dampaknya bagi masyarakat bahwa pidato Prabowo sangat mencoreng nama Indonesia yang mendukung terhadap kemerdekaan 100% Palestine.

5. Makan Bergizi Gratis (MBG)

Makan Bergizi Gratis adalah program unggulan Prabowo-Gibran dari masa kampanye. Pembelokan tujuan yang awalnya disediakan bagi ibu hamil untuk mencegah stunting berubah menjadi untuk siswa sekolah menunjukan sedikitnya persiapan kematangan program ini. Sejak berjalannya MBG dari Januari hingga sekarang secara bertahap telah membuat setidaknya puluhan kasus keracunan dari berbagai tingkat sekolah, membuat orang tua khawatir dan siswa harus menanggung resiko hanya untuk makan. Pemerintah harus mengevaluasi kembali program ini, dan mempertimbangkan kebijakan yang lebih efektif membantu masyarakat

Anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk MBG juga terbilang cukup besar, diberitakan bahwa sekita 300 triliun sudah disiapkan untuk melaksanakan program Makan Bergizi Gratis 2026 menurut situs Kompas.id dan mungkin bisa bertambah kedepannya, pengeluaran ini lebih banyak dibandingkan pengeluaran untuk beasiswa dan kesehatan. Keefektifan program ini masih dipertanyakan, analoginya ketika murid sekolah memakan MBG, sedangkan masih banyak anak anak yang tidak berangkat sekolah dan tidak mendapatkan MBG. Belum lagi pajak yang semakin mencekik kelas menengah untuk pengeluaran negara yang berlebihan

6. Melemahnya nilai Rupiah

Hingga saat ini nilai Rupiah terhadap dolar sangat lemah, Rp. 16.620,00 per $1 mendekati Rp. 17.000, angka yang sangat besar dibandingkan sebelumnya, menjadikan Rupiah sebagai salah satu mata uang terlemah. Puncak kekuatan Rupiah adalah Rp. 6.000 per $1 saat kepemimpinan BJ. Habibie. Kemungkinan yang sangat besar bahwa suatu saat Rupiah tidak akan ada nilainya. Harga harga produk impor akan terasa sangat mahal disaat gaji pokok sama sekali tidak memiliki kenaikan

7. Transparansi Anggaran

Danantara (Daya Anagata Nusantara) yang disahkan beberapa bulan lalu adalah badan pengelolaan investasi. Kabarnya sempat diisi oleh orang orang asing dengan latar belakang tidak sesuai bahkan bermasalah untuk mengelola. Masyarakat takut bahwa Project besar seperti Danantara akan menjadi ladang baru bagi pejabat untuk korupsi. Ditambah, pengeluaran anggaran boros yang kualitasnya tidak sesuai dengan harga.Apa yang tercatat itu menjadi persoalan- persoalan skala besar yang banyak disorotmasyarakat selama setahun pemerintahan Prabowo Gibran berkuasa. Belum lagi dengan masalah-masalah lainnya. Kita sebagai rakyat tentu berharap banyak kepada pemerintah untuk membuat berbagai kebijakan- kebijakan yang tidak merugikan rakyat, karena memang tugas utama pemerintah itu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur