Bandung, kita mengenalnya—atau setidaknya kita terbiasa menyebut namanya. Kota yang
dengan bangga mengklaim diri sebagai tempat Soekarno ditempa, seolah-olah sejarah adalah prestasi yang bisa dipajang tanpa perlu dipertanggungjawabkan. Nama Soekarno berulang di buku pelajaran, pidato resmi, dan plakat-plakat sejarah yang berdiri rapi, steril, dan jinak. Ia hadir, tetapi tidak berbunyi. Dipamerkan, tetapi tidak menuntut apa pun. Maka persoalannya bukan lagi apakah Soekarno pernah hidup dan berpikir di Bandung, melainkan apakah kita masih bersedia—atau lebih tepatnya, masih berani—menghadapi Bandung sebagaimana ia pernah dialami Soekarno: kota kolonial yang timpang, ruang intelektual yang menindas, dan medan konflik tempat gagasan hanya bisa hidup dengan risiko.

Mengingat Soekarno tanpa membaca ulang Bandung yang membentuknya bukanlah penghormatan, melainkan pengkhianatan
yang halus. Sejarah dipoles agar enak dilihat, bukan agar mengganggu kenyamanan. Padahal Bandung bukan panggung netral dalam perjalanan Soekarno. Kota ini adalah mesin kolonial yang bekerja rapi—melalui pendidikan, birokrasi, dan tata kota—untuk mendisiplinkan siapa yang boleh bermimpi, dan siapa yang harus tahu diri. Setelah lulus dari Technische Hoogeschool pada Mei 1926, Soekarno tidak langsung menjelma simbol. Ia lebih dulu dihadapkan pada godaan paling klasik yang ditawarkan kolonialisme: keamanan hidup sebagai imbalan atas kepatuhan. Pemerintah Hindia Belanda menawarkan pekerjaan, termasuk di Dinas Pekerjaan Umum—bagian dari proyek pembangunan Bandung yang megah bagi segelintir, dan menyesakkan bagi sebagian besar lainnya. Bagi pribumi terdidik, tawaran itu bukan sekadar pekerjaan, melainkan tiket masuk ke status sosial yang “terhormat”. Soekarno menolak. Bukan karena ia idealis tanpa kebutuhan, tetapi karena ia memahami satu hal mendasar: bekerja di dalam sistem penjajahan berarti ikut merawat ketimpangannya. Penolakan itu adalah pilihan politik—pilihan untuk tidak menjadi roda kecil dari mesin penindasan yang sedang ia lawan. Dari Bandung, Soekarno belajar bahwa netralitas tidak pernah benar-benar netral; ia selalu berpihak pada yang berkuasa. Ironisnya, Bandung hari ini justru merasa cukup dengan jejak-jejak fisik yang ditinggalkan Soekarno. Bangunan masih berdiri. Nama masih dicetak. Technische Hoogeschool—kini Institut Teknologi Bandung—dirayakan sebagai mercusuar keunggulan akademik. Penjara Sukamiskin dikenang sebagai latar penderitaan sejarah. Rumah kos dan titik pergerakan disebut sekilas dalam tur memori kota. Namun jejak-jejak ini lebih sering difungsikan sebagai bukti kepemilikan sejarah, bukan sebagai sumber kegelisahan. Jejak tersebut ada, tetapi dipaksa diam. Ia dijadikan artefak, bukan medan perdebatan. Kampus yang dahulu melahirkan kritik radikal terhadap kolonialisme kini lebih sibuk memproduksi reputasi dan sertifikat. Penjara Sukamiskin diingat sebagai lokasi penahanan, tetapi jarang dipahami sebagai pengakuan telanjang bahwa negara kolonial pernah begitu takut—takut pada gagasan, takut pada pikiran yang tidak bisa dibeli. Sejarah yang diperlakukan seperti ini sengaja dibuat aman. Aman dari pertanyaan, aman dari konflik, aman dari keberpihakan. Jejak Soekarno dipisahkan dari radikalisme zamannya, dijadikan kisah sukses personal, bukan proses politik yang penuh pertaruhan. Padahal ruang-ruang itu dahulu adalah arena benturan keras: antara penjajah dan yang dijajah, antara kepatuhan dan perlawanan, antara pengetahuan sebagai alat kontrol dan pengetahuan sebagai alat pembebasan. Ketika jejak fisik dipelihara tetapi maknanya dikebiri, yang terjadi bukan pelestarian sejarah, melainkan domestikasi ingatan. Bandung pun berubah menjadi museum tanpa kurator keberanian—penuh penanda sejarah, miskin kemauan untuk menghubungkannya dengan ketimpangan hari ini. Sejarah dirawat agar tertib, bukan agar relevan. Maka perlu dikatakan tanpa basa-basi: Bandung tidak kekurangan jejak Soekarno. Yang Bandung kekurangan adalah keberanian untuk menanggung konsekuensi dari jejak itu. Sebab merawat sejarah selalu berarti kesiapan untuk tidak aman. Mengingat Soekarno bukan sekadar mengenang siapa yang pernah hidup di kota ini, melainkan menimbang ulang pilihan-pilihan ketika kekuasaan menawarkan kenyamanan sebagai barter atas sikap kritis. Bandung pernah menjadi ruang di mana seorang anak muda menolak jalan aman dan memilih risiko sebagai sikap politik. Di titik ini, barangkali yang perlu dipertanyakan bukan lagi keberadaan jejak Soekarno, melainkan sikap kita terhadapnya. Untuk apa penanda sejarah jika hanya berfungsi sebagai latar swafoto? Untuk apa menyebut Bandung sebagai kota intelektual jika gagasan yang terlalu kritis justru dianggap merepotkan? Apakah kita benar-benar merawat sejarah, atau sekadar menyimpannya agar tidak mengganggu rutinitas hari ini? Ketika kampus-kampus berdiri megah tanpa kegelisahan intelektual, ketika ruang-ruang publik sepi dari perdebatan, dan ketika nama Soekarno diperingati tanpa keberanian untuk meneladani sikap politiknya, layaklah kita bertanya: siapa sebenarnya yang kita rayakan-Soekarno, atau versi jinaknya yang sudah tidak lagi berbahaya? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak meminta jawaban cepat, apalagi jawaban yang nyaman. la menuntut sikap. Sebab sejarah tidak pernah netral: ia selalu berpihak pada mereka yang berani menanggung risikonya. Membaca ulang jejak Soekarno, maka, bukanlah soal kebanggaan akan masa lalu, melainkan kesediaan untuk terusik di masa kini. Di titik inilah pilihan itu bekerja-antara menjadikan sejarah sebagai etalase yang aman, atau menjadikannya sumber keberanian yang hidup dan menuntut pertanggungjawaban.